HUT Provinsi Sumsel ke-75, Mgs Syaiful Padli : Kemiskinan, Pengangguran, Kesehatan Jadi PR Pemprov Sumsel

PALEMBANG – 15 Mei 2021, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tepat berusia 75 tahun.

Tidak sedikit yang turut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sumsel ke-75 tersebut termasuk DPRD Sumsel yang akan merayakan HUT Provinsi Sumsel pada Rabu (19/5).

Wakil Ketua DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli menilai untuk  bidang kemiskinan , pengangguran , kesehatan, pendidikan menjadi pekerjaan rumah (PR) kedepan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Apalagi dia melihat di momen Sumsel yang berusia 75 tahun, harusnya kesejahteraan itu menjadi kewajiban yang harus diterima oleh masyarakat Sumsel.

“Karena secara umur Sumsel sudah lebih tua dan 75 tahun  itu bukan usia yang pendek, terus pekerjaan rumah kedepan  banyak hal yang harus menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi, kalau mengacu ke RPJMD Sumsel dimana tahun 2021 adalah tahun ketiga dari Pemerintah pak Herman Deru dan pak Mawardi Yahya,” katanya ketika ditemui di Fraksi PKS DPRD Sumsel, Senin (17/5).

Apalagi tupoksi  Komisi V DPRD Sumsel adalah kesejahteraan rakyat (Kesra) dimana dibidang kesra , tahun ketiga dimana tingkat kemiskinan di Sumsel harusnya single digit atau di bawah 10 persen.

“Hari ini Sumsel angka kemiskinan sekitar 12, 98 persen  ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Sumsel sehingga kedepan tidak menjadi pekerjaan rumah lagi tapi akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumsel,” katanya.

Selain itu untuk jumlah pengangguran di Sumsel , politisi PKS ini menilai masih terlalu besar terutama di kota Palembang.

“Jadi penyumbang kemiskinan dan pengangguran terbesar itu di kota Palembang , ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Palembang untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel, sehingga bersama-sama menurunkan tingkat kemiskinan  dan jumlah pengangguran, dua hal ini harus jadi prioritas bagi kepala daerah,” katanya.

Untuk masalah pendidikan di Sumsel, dirinya mengapresiasi Dinas  Pendidikan Sumsel yang sudah bersama-sama Komisi V DPRD Sumsel memperjuangkan insentif guru honor walaupun di tengah perjalan masih banyak terjadi sumbatan seperti jam mengajar harus  12 jam, tiga tahun berturut-turut mengajar dan ini memberatkan para guru honor.

“Ini menjadi catatan kedepan sehingga insentif ini tidak di beratkan, okelah tiga tahun tapi jangan berturut-turut atau jangan 12 jam dia tidak mengajar satu tempat dan boleh mengajar tempat yang lain, karena sulit mendapatkan 12 jam di satu tempat itu,” katanya.

Pekerjaan rumah lain bagi Pemerintah Provinsi Sumsel menurutnya harus melihat aturan undang-undang .

“Misalnya Undang-Undang Tentang Kesehatan No 36 tahun 2009 mensyaratkan 10 persen APBD harus dialokasikan di kesehatan, hari ini saya melihat belum sampai diangka sesuai undang-undang nah ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Sumsel sehingga anggaran kesehatan memenuhi dari syarat undang-undang,” katanya.

Sisi lain dia melihat BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Sumsel tidak mengalokasikan  seperti tahun tahun sebelumnya.

“Ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kesehatan, karena orang miskin di Sumsel ini yang masih belum mempunyai BPJS gratis dari PBI dari APBD Sumsel, “ katanya. (Berita Pagi)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *